Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Didi Supriyanto menolak keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendiskualifikasi partainya di Kabupaten Pelalawan, Riau. Ia pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami mengajukan permohonan sengketa atas keputusan ini," kata Didi di Jakarta, Rabu 19 Maret 2014 malam.

Menurut Didi, pengajuan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan upaya agar partainya kembali diperbolehkan mengikuti Pemilu 2014. "Agar kami bisa kembali melakukan kampanye, setidaknya hingga keputusan KPU ditetapkan," katanya.

Didi menyebutkan, Peraturan KPU tidak sesuai Pasal 134 dan 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Karena di dalam UU tersebut tidak tercantum kewajiban pelaporan dana kampanye secara berkala. 

Sementara dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dijelaskan, peserta pemilu wajib menyerahkan laporan dana kampanye secara berkala dan dibagi menjadi 3 gelombang. (Ant/Raden Trimutia Hatta)